NEW EDITION
    Voice of East Sulawesi

Metro Sulawesi

Hanura Hanya Buka Satu Penjaringan

Selasa, 01 /08/ 2017 02:48:57 2894 Pembaca  

Tim LO Roslina Rahim dan La Ode Yasin saat mengambil formulir pendaftaran balon Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau pada penjaringan Partai Hanura Kota Baubau
Tim LO Roslina Rahim dan La Ode Yasin saat mengambil formulir pendaftaran balon Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau pada penjaringan Partai Hanura Kota Baubau

Transsulawesi.com, BAUBAU - Sekretaris DPD Partai Hanura Sultra Slamet Durasim, SP mengungkapkan bahwa pihak DPD telah mengetahui tentang kabar pernyataan yang mengatakan kalau Hanura Baubau dibawah pimpinan Plt Ketua DPC Partai Hanura Bandung Longgeng tidak Syah/inprosedural ang diumbar oleh eks Ketua DPC Partai Hanura Arim Ena.

Lebih lanjut, dikatakan, yang dilakukan oleh Korwil Sulselbartra (Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara) Partai Hanura melakukan kunjungan ke masing-masing DPC, termasuk DPC Kota Baubau dan Kabupaten Buton dengan didampingi DPD untuk melakukan verifikasi internal faktual.

Pada saat melakukan verifikasi, Ketua DPC Partai Hanura Kota Baubau Arim Ena dan Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Buton Said tidak bisa memperlihatkan hal-hal yang diisyaratkan dalam rangka verifikasi faktual.

"Jadi mereka dianggap tidak mampu melaksanakan tugas-tugas organisasi yang diamanahkan oleh partai," tegas Slamet.

Hal itu membuat DPP dan DPD melakukan koneksi dan DPP memutuskan untuk melakukan tindakan menonaktifkan kedua pejabat tersebut. Penonaktifan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur yang diamanatkan dalam AD/ART Partai Hanura.

Mengenai SKep Plt itu secara prosedural diterbitkan oleh DPD. Dalam aturan Partai Hanura SK DPC diterbitkan oleh DPD, sedangkan SK DPD diterbitkan oleh DPP. DPD melakukan proses komunikasi dengan DPW melalui surat resmi. 

"Hasil komunikasi diputuskan oleh DPP dan melalui DPD untuk diperintahkan mengangkat Plt dan menonaktifkan Ketua DPC Baubau Arim Ena dan Ketua DPC Kabupaten Buton Said, SK tersebut sah dan sudah kami buat. Atas dasar SK itu kami menunjuk Bandung Longgeng, SP sebagai Plt Kota Baubau," tambahnya.

Sementara itu, Slamet menghimbau kepada kedua mantan Ketua DPC yang dinonaktifkan apabila merasa penonaktifan tersebut tidak sesuai prosedur bisa melakukan komplen ke DPP Partai Hanura, tidak komplen melalui media.

"Arim Ena dan Said sekarang bukan lagi Ketua DPC Partai Hanura Kota Baubau dan Kabupaten Buton dan hendaknya tidak mengeluarkan statement mengatasnamakan Partai Hanura," tegas Slamet.

Selain itu, disampaikan mekanisme pergantian Ketua DPC Partai Hanura sesuai dengan AD/ART apabila dalam keadaan normal dipilih melalui Musyawarah Cabang DPC. Namun apabila ketua menjabat sudah di Plt kan, berarti tidak melaksanakan Muscablub, 

"Muscablub akan dilaksanakan oleh Ketua Plt dan Plt tugasnya sebagai Plt Ketua hanya selama 60 hari dari SKep tersebut diterbitkan. Akan ada Muscablub dalam rangka pemilihan ketua DPC yang baru, dan akan dilaksanakan di Baubau. Waktu dan tempat pelaksanaan masih menunggu hasil keputusan rapat DPD," ujarnya.

Slamet juga menambahkan, pembentukan PAC ditentukan melalui Musyawarah Anak Cabang bukan melalui penandatanganan surat keputusan. Dan apabila memang ada Musyawarah Anak Cabang yang dilakukan sebelumnya maka harus bisa dibuktikan dengan dokumen yang sah, baik dokumentasi maupun notulen.

"Kami tidak pernah menerima laporan hasil Musyawarah Anak Cabang Partai Hanura Kota Baubau, PAC yang ada tidak SAH. Dan apabila Arim Ena ingin membuka penjarigan silahkan saja, tapi tidak mengatasnamakan Partai Hanura. Kami hanya membuka satu penjarigan melalui Plt Ketua DPC Partai Hanura Kota Baubau, dan apabila ada balon yang mendaftar melalui penjarigan Partai Hanura yang lain kami tidak bertanggung jawab," tutupnya.(DS)

 

Komentar

BERITA TERKINI


Masukkan Email Anda Untuk Berlangganan