NEW EDITION
    Voice of East Sulawesi

Reportase

Runyam Setelah Komen Irwanto Kulap. Warga Tanjung Pusing Pilih jalan Mana

Jum'at, 23 /06/ 2017 01:48:18 3806 Pembaca  

Tatapan kosong di depan puing puing bekas rumah mereka
Tatapan kosong di depan puing puing bekas rumah mereka

Transsulawesi.COM, Banggai -- Kondisi warga Tanjung Sari Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah jelang memasuki lebaran Idul Fitri 1438 Hijria sangat memprihatinkan. Rumah mereka yang tergusur pada 3 Mei 2017 lalu telah berdampak dengan kerugian materil dan moril.

Sekalipun demikan hampir sebulan menjalani Ibadah Puasa tanpa rumah dan kejelasan hidup, tidaklah membatasi gerak langkah mereka yang muslim, untuk menjalankan ibadah puasa.

Sementara itu Pemerintah Banggai sejauh ini belum dapat menuntaskan efek penggusuran paksa pada warga tanjung, termasuk solusi konkrit terhadap pemilik sertifikat hak milik yang juga ikut tergusur.

Tanjung sari kini menjadi satu satunya wilayah tanpa hunian di ibukota kabupaten banggai, setelah 1.114 jiwa penduduknya terpencar. Ada yang menetap di posko pengungsian, mencari kontrakan, adapula yang menempati lahan relokasi yang diberikan ahli waris (pemenang gugatan).

Pemda Turun Tangan

FOTO: Banggai Raya di mercusuarnews.com

Menjadi persoalan yang sangat pelik, pemerintah daerah kabupaten banggai bersedia turun tangan, asalkan warga tidak terprovokasi. Baru baru ini Bupati Banggai Ir. Herwin Yatim pada saat menghadiri acara silaturahmi Ketua Komisi DPRD Sulteng Sri Indraningsih Lalusu, Senin (19/6) malam, menandaskan hal itu.

“Bagaimana saya mau berbuat, kalau bupati dimusuhi. Saya ingin berbuat agar mereka tidak menderita. Bagaimana saya mau sampaikan kalau selalu saja ada provokasi sampai saya difitnah,” ucapnya dihadapan warga tanjung yang sempat hadir dalam acara tersebut.

Padahal menurutnya seusai lebaran idulfitri pihak pemerintah akan melakukan terobosan untuk melakukan penanganan bagi warga yang menjadi korban penggusuran.

“Saya sudah bahas bersama Forkompimda, usai lebaran ini ada langkah dan upaya yang akan dilakukan,” tegasnya saat itu.

Pada intinya kata Herwin Yatim, pemerintah daerah selalu ingin berbuat yang terbaik bagi masyarakatnya. Termasuk warga Tanjung yang lahannya telah dieksekusi.

“Warga lainnya sekarang sudah menempati lahan barunya (relokasi). Pemda siapkan infrastrukturnya bahkan diberi uang. Kedepan saya ingin bangun perumahan sederhana. Saya sampaikan pada mereka saya ingin datang tapi tidak pernah diterima,” tuturnya saat itu dengan nada kesal.

Sebagian Warga Pilih Bertahan

Sekalipun ada harapan baru yang dijanjikan Herwin Yatim, namun hal itu belum mampu mengubah cara pikir sebagian warga, saat ini saja masih banyak warga memilih bertahan diposko pengungsian, termasuk sebagian lagi nekat mendirikan bangunan (gubuk) dilahan yang sudah tergusur.

Keyakinan warga untuk terus bertahan didasari dengan tidak tersentuhnya bangunan Depnaker dan Kantor Kelurahan saat penggusuran, yang padahal kata warga masih berada di objek yang sama. Maka demikian mereka tetap bertahan mencari keadilan atas penggusuran pilih kasih yang lakukan pengadilan setempat.

“Itu buktinya masih ada kantor depnaker, kantor kelurahan juga tower telkomsel. Kenapa tidak digusur sekalian biar adil,” ujar Ahmad korban penggusuran. Kamis (23/6/17).

Menimpali apa yang diungkapkan bupati banggai, Ahmad tak yakin sepenuhnya bisa terealisasi, pasalnya jauh sebelum tiba waktu penggusuran, warga yang memiliki sertifikat hak milik dijamin olehnya tidak akan tergusur. Namun kata Ahmad itupula tidak terbukti. “ Itu puluhan rumah yang ada sertifikat tagusur juga, sampe gara gara itu keluarga saya yang punya sertifikat tidak bisa menyelamatkan barang barangnya karena dia pikir tidak tagusur.” Tandas Ahmad.

Jaminan tidak tergusur seperti yang diungkap warga memang pernah disampaikan Herwin Yatim secara langsung saat sosialisasi eksekusi lahan.

Dihadapan warga saat itu, Herwin Yatim sudah menjamin penuh eksekusi tidak akan menyentuh rumah warga yang memiliki alas hak sertifikat hak milik, bahkan diakunya, ia sudah meminta agar Pengadilan Negeri Luwuk tidak mengeksekusi lahan yang telah memiliki alas hak resmi berbentuk sertifikat. Namun untuk memberi kepastian hukum pada warga serta tidak muncul penafsiran berbeda terhadap objek eksekusi, Herwin Yatim menyatakan akan mengkonsultasikan objek eksekusi itu secara jelas pada Mahkamah Agung RI.

“Kita akan konsultasikan soal lahan yang telah bersertifikat itu ke MA. Saya minta ada tiga perwakilan warga yang ikut dan akan kami biayai, sehingga bisa mendengar langsung penjelasan MA,” ungkap Herwin pada sosialisai yang bertempat di Gedung Terminal Pelabuhan Luwuk, Kamis (11/8/2016).

Namun seiring waktu, saat eksekusi 3 Mei 2017, para pemilik sertifikat hak milik juga ikut tergusur.

Upaya Hukum Pemda atas Eksekusi

Kabar baru yang dihimpun transsulawesi.com, terkait upaya hukum atas putusan MA, informasi putusan perlawanan hukum sedang dilakukan pemerintah banggai, namun baru sebatas mempertahankan asset mereka (Kantor Depnaker dan Kelurahan). Wargapun meradang dengan upaya pemerintah yang tidak mengeneral tersebut.

Tapi bagi Irwanto Kulap Anggota DPRD Banggai itu sudah seharusnya dimaklumi, seperti dalam tanggapannya dalam perbincangan dimedia social (facebook) bersama tokoh budayawan banggai Umurdin Budahu. Setahu dirinya pemda dengan pengacara negara hanya bisa melakukan gugatan atas asset (pemda), tidak dengan masyarakat.

“Setahu saya bahwa pemda dgn pengacara negara hanya melakukan gugatan atas aset...tdk dgn masyarakat tpi andai pemda di menangkan maka mungkin ini acuan unt masyarakat bisa menggugat juga.” Jelas Irwanto dalam komentarnya.

Olehnya lanjut Irwanto, diharapkan gugatan bisa dimenangkan pemerintah daerah, dengan maksud bisa menjadi acuan masyarakat untuk mendapatkan kembali lahan mereka, “soalx di satu pihak ada yg menang di objek yg sama...walaupun ada aturan yg menguatkan ttg kepemilikan aset pemda dlm kepentungan umum,” harapnya.

Alih alih ragam presepsi dan janji yang kini menjadi trend topik warganet di kabupaten banggai membuat warga tanjung bingung. Mereka tak tahu pilih yang mana; disisi lain, lahan relokasi terbuka dan pemda banggai siap menyediakan infrastuktur untuk mereka seperti yang dituturkan Herwin Yatim, tapi disisi lain, upaya hukum yang tengah dilakukan pemerintah bisa menjadi acuan bagi mereka untuk kembali mendapatkan hak atas tanah, hal tersebut senada dengan harapan Irwanto Kulap.

(SY/Sam/IRF)

 

 

Komentar

BERITA TERKINI


Masukkan Email Anda Untuk Berlangganan