NEW EDITION
    Voice of East Sulawesi

Peristiwa

Puluhan Oknum Polisi di Sulteng Jadi DPO

Minggu, 28 /05/ 2017 14:56:55 4732 Pembaca  

Bid Propam Polda Sulteng memburu puluhan oknum anggota kepolisian di wilayahnya yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atas berbagai kasus. (Foto : Ist)
Bid Propam Polda Sulteng memburu puluhan oknum anggota kepolisian di wilayahnya yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atas berbagai kasus. (Foto : Ist)

Transsulawesi.com, Palu -- Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) saat ini tengah memburu puluhan oknum anggota kepolisian di wilayahnya, yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atas berbagai kasus.

Pelaksana Harian Kepala (PLH) Bidang Propam Polda Sulteng AKBP Amin Litarso beberapa waktu lalu mengatakan, sejak tahun 2014 hingga pertengahan 2017 ini, jumlah oknum Polisi di wilayahnya yang berstatus DPO mencapai 41 orang.

“Jumlahnya ada sebanyak 41 orang, itu sudah termasuk dari Polres-Polres,” kata mantan Kapolres Buol itu.

Namun, Kabid Propam tidak merinci lebih lanjut identitas puluhan oknum anggota Polri yang berstatus DPO tersebut.

AKBP Amin Litarso juga mengatakan, 41 oknum anggota Polri di wilayahnya yang saat ini tengah dicari dan diburu petugas Propam itu sebagian besar lantaran kedapatan melarikan dari tugas kedinasan atau disersi selama 30 hari berturut-turut.

“41 orang DPO itu semuanya adalah bintara, salah satunya adalah oknum anggota saya (Propam). Tidak ada yang perwira masuk dalam DPO,” tambahnya.

Menurut Kabid Propam, sebagian oknum polisi yang ditetapkan DPO itu sudah melewati sidang kode etik yang putusannya adalah rekomendasi pemecatan tidak dengan hormat atau PTDH, sebagiannya lagi masih dalam proses pemberkasan.

“Bagi anggota Polri yang berstatus DPO dan belum juga tertangkap, tetap akan menjalani sidang kode etik meski tidak dihadiri oleh yang bersangkutan atau secara in absensia.Setelah menjalani sidang kode etik dan ternyata putusannya adalah rekomendasi PTDH, maka selanjutnya keputusan ada di tangan atasan yang berhak menghukum, atau ankum untuk kemudian diterbitkan surat keputusan PTDH bagi bersangkutan,” urainya.

Sementara itu lanjut AKBP Amin Litarso, bintara untuk penerbitan surat keputusan PTDH itu sepenuhnya berada di tangan ankum dalam hal ini Kapolda Sulteng. Berbeda dengan oknum perwira yang direkomendasi PTDH itu adalah kewenangan Mabes Polri untuk menerbitkan surat keputusannya.

“Pokoknya mereka yang masuk DPO itu tetap kita cari dan kejar sampai dapat,” tegas Kabid Propam yang juga mantan Direktur Tahanan dan Barang Bukti Polda Sulteng itu.

(Metro Sulawesi)

 

Komentar

BERITA TERKINI


Masukkan Email Anda Untuk Berlangganan