NEW EDITION
    Voice of East Sulawesi

Opini

Derajat Kewenangan DPRD dan Kepala Daerah Dalam Pengisian Jabatan ASN

Minggu, 14 /05/ 2017 11:27:17 17499 Pembaca  

Ilustrasi (ASN)
Ilustrasi (ASN)

Dalam Struktur Birokrasi Pemerintah Daerah

Oleh: Kamrin Jama  (Mahasiswa Pascasarjana Departemen Politik dan Pemerintahan UGM, Yogyakarta)

 

Beberapa hari yang lalu, saya terlibat diskusi ringan dengan beberapa teman di sebuah grup WA yang saya ikuti. Dalam diskusi itu seorang teman menyampaikan sebuah fakta soal adanya keterlibatan anggota DPRD dalam proses pengisian jabatan ASN di Pemda kabupaten (yang merupakan daerah domisili sang teman). Sang teman menceritakan bahwa anggota DPRD di daerahnya tersebut sampai harus melakukan konsultasi dengan pejabat di level propinsi untuk mengurusi soal pengisian jabatan sekretaris daerah yang kebetulan lagi lowong. Point penting dari diskusi ini adalah menanyakan soal kewenangan sebagai landasan hukum yang mendasari para wakil rakyat terlibat dalam proses rekrutmen jabatan ASN dalam struktur birokrasi Pemerintah Daerah.

Untuk menjawab substansi pokok dari narasi di atas, tulisan ini mencoba membahas dua hal; pertama soal relasi kewenangan DPRD kabupaten/kota dalam pengangkatan ASN. Kedua, soal mekanisme pengangkatan jabatan pimpinan tinggi pratama pada Pemda kabupaten yang dalam tulisan ini saya fokuskan pada pengisian jabatan sekretaris daerah. Untuk menjawab pertanyaan pokok di atas; pertama, saya akan menganalisis tugas dan kewenangan DPRD kabupaten/kota berdasarkan UU 23/2014 dan kedua, menganalisis desain pengisian dan pengangkatan jabatan pimpinan tinggi pratama berdasarkan UU 5/2014 tentang ASN dan PP 11/2017 tentang Manajemen PNS serta beberapa regulasi terkait.

 

      Tugas dan Kewenangan DPRD

Merujuk pasal 148 ayat (1), UU 23/2014 yang mengatur soal kedudukan DPRD kabupaten/kota yang merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. Sesuai dengan ketentuan pasal ini, maka DPRD adalah bagian dari pemerintah daerah yang domain tugas utamanya adalah berkaitan dengan tugas-tugas kelegislasian dengan fungsinya adalah pembentukan Perda kabupaten/kota, anggaran, dan pengawasan. Selain fungsi ini, secara kelembagaan DPRD kabupaten juga memiliki hak, yakni interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat.

 

Fungsi pembentukan Perda kabupaten/kota dilaksanakan dengan cara; membahas bersama bupati/wali kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda kabupaten/kota, mengajukan usul rancangan Perda kabupaten/kota, dan menyusun program pembentukan Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota.

Terkait fungsi anggaran yang dimiliki DPRD bukanlah kewenangan atau hak istimewa (privilege) untuk kemudian bebas melakukan intervensi (baca: “mengurusi”) rancangan anggaran sampai pada level kegiatan yang telah diprogramkan oleh Eksekutif, apalagi sampai harus membuat kegiatan “titipan”. Batasan ini sebenarnya dapat dirujuk pada tugas Komisi Anggaran DPR khususnya pada pasal 98 ayat (2) huruf c UU 42/2014 yang menyebutkan tugas komisi di bidang anggaran antara lain adalah membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, dan program kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi. Konstruksi regulasi ini menegaskan bahwa proses pembahasan rancangan anggaran yang dilakukan DPR/DPRD hanya sampai pada level program, tidak sampai pada level kegiatan, karena itu menjadi domain teknis yang secara operasional dilakukan oleh Eksekutif (lihat: Psl 311 dan 315, UU 23/2014).

Tapi lazimnya yang terjadi adalah anggota DPRD memahami bahwa fungsi anggaran adalah kapasitas kuasa untuk melakukan apa saja terhadap penentuan anggaran, program dan kegiatan yang diajukan oleh eksekutif. Padahal fungsi anggaran, fungsi legislasi dan fungsi pengawasan DPRD ini harus mengacu pada pasal 149 ayat (2), UU 23/2014 yang secara tegas menyebutkan bahwa ketiga fungsi tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip sebagai “representasi kepentingan masyarakat”. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ramlan Surbakti bahwa fungsi wakil rakyat adalah menyuarakan pendapat dan keinginan para pemilih. Artinya semua kepentingan dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi dan anggaran harus mengacu pada kebutuhan, kepentingan dan aspirasi masyarakat bukan kepentingan subjektif anggota DPRD. (lihat kewajiban anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam pasal 161, UU 23/2014).

Sejalan dengan itu, secara teoritis Prof. Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dianggap merumuskan kemauan rakyat atau kemauan umum ini dengan jalan menentukan kebijaksanaan umum (public policy) yang mengikat seluruh masyarakat.  Dengan demikian, DPRD hanya bisa melakukan perubahan sebuah rancangan anggaran atau rancangan peraturan daerah lainnya apabila rancangan yang diajukan Eksekutif (Bupati/Walikota) tersebut tidak sesuai dengan skema RKPD, RPJMD dan dokumen Musrembang yang telah proses, disepakati dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau bertentangan dengan sebuah norma hukum di atasnya (UUD, UU, PP). Dengan demikian, selama itu tidak bertentangan prinsip di atas, maka anggota DPRD tidak memiliki kewajiban untuk melakukan perubahan atas sebuah rancangan anggaran ataupun rancangan perda lainnya yang diajukan eksekutif.

Dan yang terakhir adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini lebih kepada fungsi DPRD dalam melihat konsistensi dan kepatuhan eksekutif dalam melaksanakan kebijakan daerah; apakah sudah sesuai dan berjalan berdasarkan pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (lihat: psl 10, UU 30/2014).

Selain fungsi di atas, DPRD kabupaten memiliki tugas dan wewenang yang diatur pada pasal 154 ayat (1) UU 2/2015, yang menyebutkan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota, membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/walikota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah, memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah, dan  melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses penyelenggaran pemerintahan di daerah, hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar. Artinya derajat struktur kelembagaan DPRD dan Bupati/Walikota dalam konteks penyelenggaran pemerintahan daerah adalah setara atau sejajar, dengan memposisikan kapasitas kuasa kewenangannya sesuai tugas dan fungsi di bidang legislatif untuk DPRD dan fungsi eksekutif untuk Bupati/Walikota. Derajat kemitraan yang sejajar itu bertujuan agar fungsi check and balance dapat bekerja secara ideal dalam struktur kapasitas kewenangan masing-masing lembaga.

Oleh Ramlan Surbakti menyebutkan bahwa, pemisahan fungsi negara berarti pemencaran fungsi negara kepada beberapa struktur pemerintahan yang satu sama lain terpisah dan berdiri sendiri, tetapi yang satu melakukan kontrol terhadap yang lain sebagai penyeimbang (check and balance). Artinya check and balance adalah fungsi saling mengontrol, mengawasi dan menyeimbangkan di antara lembaga negara, sehingga tidak menimbulkan dominasi lembaga tertentu terhadap lembaga lain yang kemudian melampaui batas kewenangan yang sudah ditentukan atau masing-masing lembaga tidak saling mencampuradukan kekuasaannya sehingga antara lembaga-lembaga itu terdapat suatu perimbangan kekuasaan yang harmonis dan dinamis.

Merujuk pada pasal 15, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur soal pembatasan kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan meliputi; masa atau tenggang waktu wewenang, wilayah atau daerah berlakunya wewenang, dan cakupan bidang atau materi wewenang. Dan juga sesuai pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan larangan bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyalahgunakan Wewenang. Larangan penyalahgunaan Wewenang meliputi; larangan melampaui Wewenang, larangan mencampuradukkan Wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang.

Norma pasal-pasal di atas adalah menjelaskan batasan badan dan/atau pejabat pemerintahan (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya untuk kemudian tidak terjadi overlapping atau tumpang tindih operasionalisasi tugas dan kewenangan yang ada pada masing-masing institusi. Overlapping ini dalam bahasa awamnya adalah menghindari pertukaran peran wasit menjadi pemain dan/atau sebaliknya. Tentu hal ini berkaitan dengan asas profesionalitas, kemanfaatan dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang menjadi bagian penting sebagai asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan UU 23/2014, fungsi Komisi yang membidangi pemerintahan dan aparatur itu lebih tepat disebut sebagai fungsi controlling terhadap bagaimana struktur dan aparatur birokrasi bekerja sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik, dan fungsi ini tidak bisa dimaknai sebagai “turut serta ambil bagian” dalam menentukan posisi pengisian jabatan ASN.

Sebagai contoh, misalnya saat terjadi kekosongan jabatan sekretaris daerah (dalam waktu yang cukup lama dan belum adanya inisiatif Eksekutif untuk menyelesaikan masalah ini) yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan fungsi pemerintahan, maka DPRD melalui unsur Pimpinan atau Komisi yang membidangi pemerintahan dapat melakukan fungsinya melalui mekanisme hearing (dengar pendapat) atas permasalahan yang terjadi terkait soal belum terisinya jabatan sekretaris daerah. Tentu dari mekanisme hearing ini akan terjadi sharing argumentasi antara eksekutif (melalui SKPD terkait) dan anggota DPRD (melalui Komisi bidang Pemerintahan) yang kemudian bisa menghasilkan sebuah rekomendasi sebagai alternatif solusi atas penyelesaian pokok masalah tersebut.

 

      Struktur Jabatan ASN

Berlakunya UU 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil berimplikasi pada struktur dan pola manajemen kepegawaian. UU ASN ini kemudian membagi jenis Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi dua bagian, yaitu PNS dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Selain itu Undang-undang ini mengatur pembagian struktur jabatan ke dalam tiga level, yakni Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi.

Secara struktural Jabatan Administrasi dibedakan kedalam tiga level, yakni jabatan Administrator (setara Eselon 3), Jabatan Pengawas (setara Eselon 4), dan Jabatan Pelaksana (staf /pelaksana). Sedangkan Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Keahlian Dan Jabatan Fungsional Keterampilan. Sementara Jabatan Pimpinan Tinggi yang sebelumnya setara Eselon 2 dan Eselon 1, terdiri atas Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Skema dan klasifikasi struktur jabatan ini menunjukkan posisi Sekretaris Daerah kabupaten berada pada level Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Hal ini sesuai dengan defenisi dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf c bahwa ”jabatan pimpinan tinggi pratama” adalah jabatan yang meliputi direktur, kepala biro, asisten deputi, sekretaris direktorat jenderal, sekretaris inspektorat jenderal, sekretaris kepala badan, kepala pusat, inspektur, kepala balai besar, asisten sekretariat daerah provinsi, sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala dinas/kepala badan provinsi, sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang setara.

Pada pasal 1 angka 25, PP 11/2017 disebutkan bahwa pengisian JPT secara Terbuka yang selanjutnya disebut Seleksi Terbuka adalah proses pengisian JPT yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka. Artinya untuk melakukan pengisian Jabatan Sekretaris Daerah harus dilakukan melalui seleksi terbuka atau lazimnya dikenal dengan lelang jabatan terbuka.

 

       Desain Seleksi Jabatan terbuka

Salah satu implementasi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, adalah penerapan sistem rekrutmen pengisian Jabatan Struktural dengan pola seleksi jabatan secara terbuka. Penerapan sistem ini merupakan bagian dari penegasan dalam diktum (c) pertimbangan UU Nomor 5 Tahun 2014 yang menyebutkan “bahwa untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara”.

 

Model seleksi terbuka adalah bentuk Merit Sistem yang merupakan aktualisasi dari konsep manajemen ASN dalam upaya pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam klausul pasal 1 angka 22 UU No 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa “Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

 

Berdasarkan pasal 108 ayat (3) dan (4), UU 5/2014, dan pasal 182 ayat (4), PP 11/2017 ditegaskan bahwa pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. Sesuai norma pasal ini maka seleksi jabatan yang dilakukan secara terbuka harus dilakukan secara objektif dan transparan serta terbuka kepada seluruh PNS yang memenuhi syarat yang ditelah ditentukan tanpa melihat status sosial (latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan). Sedangkan untuk Pengisian dan penempatan PNS dalam JA dan JF dilakukan melalui mutasi dan/atau promosi (psl 182, ayat (5), PP 11/2017).

 

      Mekanisme dan Tata cara pengisian Jabatan JPT

Untuk melakukan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama khusus untuk jabatan sekretaris daerah, secara umum proses seleksi diatur pada ketentuan Pasal 115 ayat (1) UU 5/2014 disebutkan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian pada tingkat kabupaten/kota adalah Bupati/Walikota. Dalam membentuk panitia seleksi, PPK berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Panitia seleksi yang dibentuk PPK berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang dan harus memenuhi persyaratan; yakni memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas, dan kompetensi jabatan yang lowong, memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi, tidak menjadi anggota/pengurus partai politik, dan tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Hal ini secara rinci dapat dilihat dalam PP 11/2017 tentang Manajemen PNS.

Setelah melakukan proses seleksi jabatan terbuka dengan seleksi yang berjenjang dari tahap seleksi administrasi, uji kompetensi, wawancara dan penelusuran (rekam jejak) calon, Panitia Seleksi memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi dan menyampaikan hasil penilaian jabatan tinggi pratama kepada Pejabat yang Berwenang.

Yang dimaksud Pejabat yang Berwenang (PyB) dilingkup pemerintah daerah adalah Sekretaris Daerah. Namun karena dalam konteks seleks ini adalah seleksi jabatan untuk jabatan sekretaris daerah maka sebelum PPK menetapkan satu orang pejabat yang dipilih dari 3 (tiga) nama calon, oleh bupati/walikota dikoordinasikan dengan gubernur.

Dalam pengisian JPT Pratama selain jabatan sekretaris daerah, PPK (Bupati/Walikota) dalam memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama pada Instansi Daerah provinsi dan Instansi Daerah kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan memperhatikan pertimbangan masukan Pejabat yang Berwenang, (psl 127 ayat (3), PP 11/2017). Sedangkan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebelum ditetapkan oleh PPK dikonsultasikan dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Psl 127 ayat (4), PP 11/2017).

Untuk menjamin akuntabilitas hasil seleksi, maka sesuai ketentuan PP 11/2017, pasal 121 ayat (1) menegaskan bahwa pengumuman hasil seleksi pengisian JPT wajib dilakukan untuk setiap tahapan seleksi, ayat (2) Panitia seleksi wajib mengumumkan secara terbuka pada setiap tahapan seleksi: a). nilai yang diperoleh peserta seleksi berdasarkan peringkat, dan b). peserta seleksi yang berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. Terbukanya seluruh tahapan seleksi ini menunjukan sebuah perubahan yang signifikan terhadap proses seleksi jabatan terbuka, yang sebelumnya terdapat tahapan seleksi yang bersifat rahasia sebagaimana diatur pada Permenpan dan RB 13/2014 tentang Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah. Faktor keterbukaan dalam setiap tahapan seleksi menjadi berdampak positif pada dua hal; pertama, menghindari politisasi birokrasi pemerintah daerah dan kedua, memastikan objektifitas PPK (Bupati/Walikota, yang notabene sebagai pejabat politik) untuk memilih dan menetapkan aparatur ASN untuk menempati sebuah jabatan birokrasi berdasarkan nilai tertinggi yang telah direkomendasikan oleh Panitia seleksi melalui PyB, bukan penetapan yang didasarkan pada kepentingan subjektif (kekerabatan, kroni dan/atau simpatisan pendukung atau “volunteer” dalam pilkada). Karena derajat hasil penilaian harus menunjukan kapabilitas dan kapasitas kompetensi (teknis, manajerial dan keilmuan) serta integritas yang terbaik untuk menduduki sebuah jabatan pemerintahan.

Selain itu pada pasal 116 ayat (1), UU 5/2014 juga diatur tentang larangan bagi kepala daerah selaku PPK untuk mengganti Pejabat JPT Pratama selama dua tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut. Artinya sejak Pejabat yang bersangkutan dilantik, PPK (Bupati/Walikota) tidak bisa melakukan pemberhentian atau mutasi tanpa alasan hukum yang jelas, hal ini dikecualikan apabila Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan.

Namun demikian, pada pasal 117 ayat (1) dan (2), UU 5/2014, dan pasal 133 ayat (1) dan (2), PP 11/2017 diatur adanya batasan waktu menjabat yakni untuk jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun. Setelah lima tahun, PPK dapat melakukan evaluasi dan pengisian pejabat baru sesuai kebutuhan yang ada. Berdasarkan atas hasil evaluasi, PPK dapat melakukan perpanjangan masa jabatan tersebut dengan melihat pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi dan harus mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan KASN.

Selanjutnya pada pasal 129, PP 11/2017, terdapat larangan bagi PPK untuk mengisi Jabatan yang lowong dari calon pejabat pimpinan tinggi yang lulus seleksi pada JPT yang lain. Artinya PPK tidak bisa menempatkan PNS yang telah lulus seleksi pada jabatan lain yang notabene bukan posisi jabatan yang diikuti dalam proses seleksi, misalnya seorang PNS lulus seleksi pada JPT Pratama pada Dinas Perindag, UMKM dan Koperasi namun PNS tersebut tidak terpilih sebagai Kadis, kemudian PPK berinisiatip untuk menempatkan yang PNS tersebut misalnya pada Dinas Perikanan dan Kelautan. Hal ini tidak diperkenankan karena bertentangan dengan asas profesionalitas dan akuntabilitas.

 

      Syarat Administratif JPT Pratama

Pada pasal 19 ayat (3) UU 5/2014, disebutkan bahwa untuk setiap Jabatan Pimpinan Tinggi ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan. Adapun Persyaratan bagi PNS untuk dapat diangkat dalam JPT pratama sebagaimana diatur pada PP 11/2017 pasal 107 huruf c adalah: memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV, memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan, memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun, sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun, memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik, usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun, dan sehat jasmani dan rohani. Penjelasan lebih lanjut tentang Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural dapat dilihat pada pasal 109, PP 11/2017.

 

      Larangan Kepala Daerah

Permasalahan selanjutnya adalah soal kedudukan dan kewenangan Penjabat Bupati/Walikota dan Bupati/Walikota terpilih yang baru dilantik untuk melakukan proses seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama, untuk posisi JPT Pratama.

  1. Larangan bagi penjabat Kepala Daerah

Mendasari pasal 132A ayat (1), PP 49/2008 tentang larangan bagi Penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah, Kepala BKN menerbitkan SE Nomor: K.26-304/.100-2/99 Tanggal 19 Oktober 2015 perihal Penjelasan atas kewenangan penjabat kepala daerah di bidang kepegawaian. Dalam angka 2 huruf a ditegaskan bahwa Penjabat Kepala Daerah tidak memiliki kewenangan mengambil atau menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum (civil effect) pada aspek kepegawaian untuk melakukan mutasi pegawai yang berupa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam/dari jabatan ASN, menetapkan keputusan hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil, kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Menanggapi banyaknya kasus Penjabat Bupati yang melakukan mutasi pejabat, Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa seorang Pj. tidak memiliki kewenangan untuk melakukan mutasi. Bisa melakukan mutasi jika ada izin dari Kemendagri. Kalau melakukan mutasi tanpa izin terlebih dahulu, kami akan copot. Aturannya sudah jelas. Apalagi ada MoU antara Kemendagri dan Bawaslu agar para Kepala Daerah tidak melakukan mutasi atau roling jabatan 6 sebelum Pilkada (Kendari Post, dalam http://www.kasn.go.id).

Dalam kasus yang lain, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah mengirimkan surat kepada Bupati Paser Yusriansyah Syarkawi, tentang rekomendasi atas pelanggaran sistem merit. Surat tersebut dilayangkan terkait adanya pengaduan terhadap seleksi terbuka, mutasi, dan pemberhentian pejabat struktural yang melanggar ketentuan UU ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Provinsi Kalimantan Timur, Pen) pada akhir Desember 2016 lalu. Dari hasil penyelidikan KASN, ditemukan adanya pelanggaran sistem merit terkait pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama sebagaimana diatur undang-undang (ibid).

Dalam Rekomendasi ini, KASN meminta Bupati Paser mengembalikan 37 ASN yang diberhentikan dari jabatan administrator (eselon III) dan jabatan pengawas (eselon IV) ke jabatan semula atau jabatan setara, karena tidak ada pelanggaran, pencapaian kinerja yang rendah, atau alasan lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan. Rekomendasi ini kemudian ditindaklanjuti oleh Bupati Paser agar mengembalikan 37 ASN ke jabatan semula.

 

  1. Larangan bagi Kepala Daerah terpilih

Dalam UU Nomor 8/2015, pasal 162 ayat (3) menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, atau Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.

 

Menindaklanjuti ketentuan larangan UU ini, Menpan dan RB pada tanggal 19 Februari 2016 mengeluarkan SE Nomor 2 Tahun 2016 yang menegaskan dua hal; pertama, larangan Kepala Daerah terpilih untuk melakukan pergantian pejabat di lingkungan Pemda dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan. Kedua, larangan bagi kepala daerah terpilih selaku PPK untuk mengganti Pejabat Jabatan Tinggi selama dua tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut, dikecualikan apabila Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan.

 

Dalam konteks ini, apabila terjadi kekosongan Sekda yang berdampak pada terhambatnya kerja birokrasi, maka Pj. Kepala Daerah dan/atau Kepala Daerah terpilih setelah dilantik dapat menunjuk Pelaksana Tugas untuk menjalankan fungsi-fungsi administratif sekretaris daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 214 ayat (2) dan ayat (3) UU 23/2014, yang menyebutkan bahwa apabila Sekretaris Daerah kabupaten/kota berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh penjabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota atas persetujuan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dengan ketentuan bahwa masa jabatan penjabat sekretaris daerah paling lama 6 (enam) bulan dalam hal Sekretaris Daerah tidak bisa melaksanakan tugas atau paling lama 3 (tiga) bulan dalam hal terjadi kekosongan sekretaris daerah. Mekanisme penunjukan Pelaksana Tugas ini dapat dirujuk pada Surat Kepala BKN Nomor K.26-3O/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian.

 

Catatan Penutup

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa secara kelembagaan DPRD tidak memiliki struktur kewenangan dalam proses dalam pengangkatan Jabatan ASN di Daerah, karena kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat ASN di tingkat kabupaten/kota berada pada Bupati/Walikota dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di daerah, kecuali dalam hal pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam konteks ini proses penentuan pejabat sebelum ditetapkan oleh PPK dilakukan mekanisme konsultasi antara DPRD dan Eksekutif (melalui Pejabat yang Berwenang).

 

 

 

Komentar

BERITA TERKINI


Masukkan Email Anda Untuk Berlangganan