NEW EDITION
    Voice of East Sulawesi

Publika

Ini Poin-Poin 'UU Pemajuan Kebudayaan' Yang Disahkan

Minggu, 07 /05/ 2017 12:16:55 4935 Pembaca  

RUU Pemajuan Kebudayaan perlu menekankan pada pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan agar budaya Indonesia dapat tumbuh tangguh. (Foto: Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)
RUU Pemajuan Kebudayaan perlu menekankan pada pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan agar budaya Indonesia dapat tumbuh tangguh. (Foto: Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

Transsulawesi.com, Jakarta - Setelah melalui pembahasan yang memakan waktu hampir dua tahun, RUU Pemajuan Kebudayaan disahkan dalam rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pemajuan Kebudayaan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Jakarta.

Rancangan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan merupakan inisiatif DPR RI, melalui surat Ketua DPR RI nomor LG/19390/DPR RI/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015, perihal Penyampaian RUU tentang Kebudayaan kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Pemerintah menyambut baik gagasan tersebut dengan membentuk Tim Antar Kementerian yang dipimpin oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy usai pengesahan RUU Pemajuan Kebudayaan mengatakan bahwa kebudayaan tidak hanya pada tarian atau tradisi saja, tetapi juga nilai karakter luhur yang diwariskan turun-temurun hingga membentuk karakter bangsa kita.

“Kebudayaan telah menjadi akar dari pendidikan kita, oleh karena itu, RUU Pemajuan Kebudayaan perlu menekankan pada pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan agar budaya Indonesia dapat tumbuh tangguh,” ujar Mendikbud.

 “Dalam menjalankan pelindungan dan pembinaan tersebut, arah dan strateginya dengan meningkatkan jumlah dan kualitas pelaku dan pengelola kebudayaan untuk memperkuat arsitektur pemajuan kebudayaan, meningkatkan akses masyarakat terhadap proses dan produk kebudayaan yang meluas, merata, dan berkeadilan, serta meningkatkan kerjasama antar daerah dan antar bangsa, dan meningkatkan mutu tata kelola pemajuan kebudayaan,” ungkap Mendikbud.

Pertama, kebudayaan merupakan investasi masa depan dalam membangun peradaban bangsa. Karena itu, pemajuan kebudayaan Indonesia bakal maju dan bertahan hingga usia bumi berakhir. UU tentang Pemajuan Kebudayaan memiliki cara pandang bahwa kebudayaan sebagai investasi, bukan dinilai dari angka-angka
 
Kedua, sistem pendataan kebudayaan terpadu. Sistem data utama kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data utama kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data berbagai sumber serta kementerian dan lembaga.

Ketiga, pokok pikiran kebudayaan daerah. Menurutnya setiap daerah melalui pemerintahan daerahnya merumuskan pokok pikiran kebudayaan daerah secara lisan, manuskrip, hingga olahraga tradisional. Dalam penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah itu, para budayawan hingga pegiat budaya dan pemangku kepentingan berkumpul dalam rangka memajukan kebudayaan daerahnya.

Keempat, strategi kebudayaan. Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam bidang kebudayaan. Melalui UU tentang Pemajuan Kebudayaan inilah, Indonesia nantinya memiliki strategi kebudayaan yang bakal disusun oleh pemerintah pusat dengan melibatkan masyarakat melalui sejumlah ahli yang memiliki kredibilitas dan kompetensi.
 
Kelima, rencana induk pemajuan kebudayaan. UU tersebut bakal melahirkan rencana induk pemajuan kebudayaan dalam kurun waktu 20 tahun. Dengan begitu, arah pembangunan bangsa bakal menjadi lebih kuat dengan dilandasi kebudayaan.
 
Keenam, dana perwalian kebudayaan. Menurutnya, selain pendanaan melalui APBN dan APBD, juga melalui dana perwalian kebudayaan yang dibentuk pemerintah. Dana perwalian dimaksud  meliputi sejumlah aset finansial yang dititipkan atau dihibahkan oleh orang atau lembaga untuk dikelola sebagai sebuah lembaga wali amanat.

Ketujuh, pemanfaatan kebudayaan. UU Pemajuan Kebudayaan mengatur industri besar dan/atau pihak asing yang akan memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan bagi kepentingan komersial. Karena itu, wajib memiliki izin dari kementerian terkait dengan memenuhi persyaratan. Yakni, memiliki persetujuan atas dasar informasi awal, adanya pembagian manfaat, dan pencantuman asal-usul objek pemajuan kebudayaan.
 
Kedelapan, penghargaan. Pemerintah pusat dan daerah memberikan fasilitas ke seseorang yang berjasa dalam bidang kebudayaan.

Kesembilan, pemberian sanksi. Menurutnya sanksi dapat diberikan terhadap orang yang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan atau mengakibatkan tidak dapat digunakannya sarana dan prasarana pemajuan kebudayaan.

Kemudian, melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan sistem pendataan kebudayaan terpadu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Begitu pula terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana seperti diatur Pasal 55 dan 56 RUU Pemajuan Kebudayaan.

Sekedar informasi, UU Pemajuan Kebudayaan didasari oleh UU Dasar 1945 Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 yakni “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

(Mhr)

 

Komentar

BERITA TERKINI


Masukkan Email Anda Untuk Berlangganan