NEW EDITION
    Voice of East Sulawesi

Fokus

Korupsi Berjamaah e-KTP, Apa kabar Capil Banggai

Minggu, 12 /03/ 2017 01:47:56 4427 Pembaca  

Ilustrasi : Edi Wahyono / DetikX [] Kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP hampir setengah dari nilai proyeknya, Rp 2,3 triliun. Uang dolar pun dibagi-bagi di DPR.
Ilustrasi : Edi Wahyono / DetikX [] Kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP hampir setengah dari nilai proyeknya, Rp 2,3 triliun. Uang dolar pun dibagi-bagi di DPR.

TRANSSULAWESI.COM, LUWUK -- Dugaan korupsi e-KTP/KTP-el yang menyeret banyak pejabat tinggi Negara dan membuat negara menderita kerugian sebesar 2,3 Triliun dari nilai total proyek 6 Triliun terus di geber lembaga anti rasuah KPK Indonesia.

Memang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk skandal korupsi yang satu ini, bisa dikata adalah yang terbesar sejak KPK dibentuk, dan oleh banyak pihak sangat pantas untuk digubris.

Lihat saja, proyek e-KTP yang menghabiskan dana triliunan tersebut belum juga selesai, saat ini saja masih banyak warga hanya menggunakan surat keterangan perekaman, alasannya karena kelangkaan blangko.

Seperti yang dirasakan setiap warga banggai yang melakukan perekeman e-KTP di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, para warga hanya diberikan surat keterangan perekaman yang ditanda tangani kepala dinas.

Apa boleh buat, suka tak suka, mau atau tidak mau, yang sejatinya kartu tanda penduduk menjadi hak mutlak bagi warga Negara, kali ini belum bisa dimiliki.

“Kosongnya blanko E-KTP disebabkan pemerintah pusat belum memenuhi permintaan daerah atas blanko KTP.” Ujar seorang pegawai Dinas kependudukan Banggai

Padahal banyak warga yang telah merekam data diri sejak 4 bulan lalu, namun baru bisa mengantongi surat keterangan. Sialnya lagi terkait pembuatan e-KTP, warga diminta untuk kembali mengecek pada bulan agustus 2017.

Untuk itu, sebagaimana Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri yang dihimpun transsulawesi.com mencatat, hingga September 2016 saja masih ada 22 juta orang yang belum terekam datanya. Sementara itu, untuk tahun 2016, Kemendagri hanya mengalokasikan anggaran untuk pengadaan 4,6 juta keping e-KTP.

Olehnya itu, banyak pihak berharap Presiden Joko Widodo segera menetapkan agar persoalan e-KTP ini menjadi prioritas untuk diselesaikan tahun 2017 ini. Sebab, persoalan ini menyangkut hak prinsipiil konstitusional setiap warga negara. (TIM)

 

Komentar

BERITA TERKINI


Masukkan Email Anda Untuk Berlangganan