NEW EDITION
    Voice of East Sulawesi

Reportase

Aliansi Petani untuk Banggai: Tiga HGU di Banggai Mesti Dicabut

Minggu, 18 /12/ 2016 03:31:06 29127 Pembaca  

Ilustrasi (foto: http://ivaa-online.org)
Ilustrasi (foto: http://ivaa-online.org)

SULTENG, Palu – Dipenghujung tahun 2016, tuntutan pencabutan izin Hak guna Usaha (HGU) yang ada dikabupaten Banggai semakin menguat. Tak tanggung tangung desakan ini disuarakan 15 lembaga swadaya dan forum yang tergabung dalam Aliansi untuk Petani Banggai.

Diawal desember 2016, Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi untuk petani Banggai, melakukan aksi menuntut pencabutan tiga izin hak guna usaha (HGU) di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.
Tuntutan pun disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulteng dan kemudian dilanjutkan lagi ke kantor Komisaris Daerah Hak Asasi Manusia (Komda HAM) Sulteng juga Polda Sulteng.

"Tiga HGU yang kami tuntut untuk dicabut secepatnya yakni HGU PT Anugerah Saritama Abadi (ASA) di Desa Bahotokong, Kecamatan Bunta, HGU PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS) di dataran Toili dan HGU PT Sawindo Cemerlang di dataran Batui," ujar Moh Afandy Kordinantor Aliansi seperti kutip Antara.

Moh. Affandy dalam orasinya secara tegas mengatakan Kabupaten Banggai hingga kini memiliki berbagai tunggakan permasalahan tanah yang belum selesai dan berujung pada kriminalisasi terhadap petani setempat.

Dijelaskan Afandy, PT ASA di Bunta, memiliki sejarah kelam tentang status kepemilikan, dimana penguasaan PT. ASA atas lahan yang bermasalah dengan warga setempat merupakan onderneming atau hak barat.

Dan lahan dimaksud diketahui telah ditelantarkan sejak 24 September 1980, karena pemilik lahan sebelumnya TK Mandagi dan Rudi Raharja tidak memperpanjang lagi HGU-nya kepada pemerintah.

"Secara hukum tanah itu kembali dikuasai oleh Negara," ujarnya.

Kemudian pada tahun 1982, sekitar 170 petani di Desa Bahotokong membuka hutan di bekas onderneming itu dengan menanam komoditi palawija dan kakao. Beberapa waktu kemudian, petani mengajukan permohonan hak milik kepada Negara, melalui BPN setempat hingga empat kali berturut-turut, tetapi tidak ditanggapi sama sekali.

"Upaya masyarakat untuk meminta pengakuan atas tanah itu dari pemerintah sudah dilakukan sejak 1984 hingga 1997," ungkap Affandi yang juga Direktur LPS HAM itu.

Tetapi pemerintah, khususnya BPN Luwuk, kata dia, pada 1997, malah menerbitkan sertifikat HGU No. 04/1997 untuk lahan eks onderneming atas nama Rudi Raharja seluas 110 ha kepada kepada PT Saritama Anugerah Abadi milik Theo Nayoan.

Kemudian sertifikat HGU atas nama TK Mandagi seluas 184 ha diberikan kepada para pekerjanya dengan rincian, Tahili Nusi sebanyak 20 ha, No.07/1997, Hamid Yusuf sebanyak 11 ha, No.04/1997, Mirwan Malo sebanyak 20 ha, No.06/1997 serta Muchtar Mala sebanyak 23 ha, No. 08/1997.

"Belum termasuk Sertifikat HGU konsesi 2 seluas 12 ha yang diberikan kepada Neltje Nayoan anak perempuan Theo," jelas Affandi.

Akibat dari konflik berkepanjangan itu, kriminalisasi juga ikut terjadi di dalamnya, terbukti sejak tahun 2000 hingga 2016, tercatat 23 petani ditangkap oleh aparat hukum setempat.

"Kasus terakhir penangkapan petani Desa Bohotokong atas nama Apet Madili (40) oleh aparat Polsek Bunta pada 30 November 2016," katanya.

(FA)

BACA JUGA: Aksi Solidaritas Untuk Petani Bohotokong

 

Komentar

BERITA TERKINI


Masukkan Email Anda Untuk Berlangganan