NEW EDITION
    Voice of East Sulawesi

REGIONAL

Bulan Lalu KONTRAS Kirim Pesan Terbuka buat Kapolres Banggai

Selasa, 13 /09/ 2016 01:10:36 8979 Pembaca  

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan (KontraS), Haris Azhar
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan (KontraS), Haris Azhar

BANGGAI, Bunta –  Terkait pemanggilan salah satu petani asal desa Bohotokon Kecamatan Bunta oleh Kepolisian Resor Banggai pada 16 Agustus 2016 bulan lalu, Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) akhirnya merilis pesan terbuka untuk kapolres Banggai, AKBP Jamaluddin Farti.

Pesan terbuka disampaikan Kontras melalui situs resminya 18 hari setelah surat pemanggilan diterima petani asal Bohotokon atas nama Apet Madili, tepatnya 30 Agustus 2016.

Menurut Kontras seperti yang dirilis di situs resminya www.kontras.org pemanggilan  Apet Madili warga Desa Bahotokong Kecamatan Bunta yang dilaporkan pihak PT. Anugerah Saritama Abadi, di Polres Kabupaten Banggai dengan surat pemanggilan nomor: S.Pgl/1354/VIII/2006/ResKrim Tanggal 16 Agustus 2016 adalah sebuah bentuk kriminalisasi.

Adapun Kasus tersebut dialami Apet Madili (46) karena dituding melakukan pencurian dan perusakan oleh PT. Anugerah Saritama Abadi selaku pemilik izin Hak Guna Usaha (HGU) berdasarkan laporan polisi Nomor : LP/258/V/2016/Sulteng/Res Banggai.

Lebih gamblang, Kontras mengingatkan. Sudah seharusnya pihak kepolisian Resor Banggai melakukan penyelidikan awal untuk menangani tanah yang di sengketakan pihak perusahan PT. Anugerah Saritama Abadi, yang mengorbankan warga Desa Bohotokong.

Bila tidak, dengan ini, pihak kepolisian Resort Luwuk Banggai, tidak melaksanakan aturan hukum yang kemudian berdampak pada penanganan hukum yang keliru dan menguntungkan pihak perusahaan semata. Tulis Kontras.

Kelompok Kerja Reforma Agraria (Pokja-RA) Sulawesi Tengah

Dijelaskan oleh Ketua Kelompok Kerja Reforma Agraria (Pokja-RA) Sulawesi Tengah, Joisman Tanduru, kejadian bermula saat Apet hanya memanen buah kelapa dan cokelat serta menebang kayu untuk perbaikan pagar kebunnya.

“Hal ini oleh pihak perusahaan dianggap sebagai tindakan pencurian dan perusakan. Padahal Apet hanya mengambil kelapa dan buah cokelat itu di kebunnya sendiri. Ini aneh, orang mengambil sesuatu di kebunnya sendiri kok dituding sebagai pencuri dan melakukan perusakan,” kata Joisman, Senin (29/08/2016).

Apet, menurut Joisman pernah memenuhi panggilan pertama oleh pihak kepolisian. Namun pada panggilan ke dua yang telah dilayangkan pihak Polres Banggai, Apit tidak memenuhi panggilan tersebut.

Dewan Pembina Organisasi Tani Buruh dan Nelayan

Masih kasus antara warga Bohotokon dan PT. Anugerah Saritama Abadi, Dewan Pembina Organisasi Tani Buruh dan Nelayan (Ortabun) Aminullah, mencatat sudah 12 orang masuk penjara dalam 31 kasus yang sama. Bahkan Bulan Juli sampai dengan Agustus 2016 sudah ada empat orang mendapat panggilan polisi atas tuduhan yang sama.

“Makanya atas nama petani Bohotokong kami minta Kapolda Sulawesi Tengah menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap Petani Bahotokong. Selama ini tanah kebun dan lahan kami dirampas oleh kebijakan negara dan intimadasi dari oknum-oknum penegak hukum,” kata Aminullah.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulteng Hari Suprapto mempersilakan untuk menggunakan proses hukum.

“Semua ada jalur hukumnya, pidana atau perdata. Kalau pidana, kan dia bisa mengajukan bukti. Yang perlu diingat bahwa polisi adalah penyidik yang sah. Jadi jika mereka atau warga mempunyai bukti silahkan tunjukan. Jadi yang penting tertib hukum, tidak ada yang melawan hukum,” jelas Hari saat itu seperti dikutip Kompas.com (SF/Ab)

 

Komentar

BERITA TERKINI


Masukkan Email Anda Untuk Berlangganan