NEW EDITION
    Voice of East Sulawesi

REGIONAL

Polres Banggai Sosialisasikan Rencana Eksekusi Tanah Tanjung

Jum'at, 12 /08/ 2016 15:54:42 11030 Pembaca  


LUWUK- Rencana eksekusi tanah diwilayah Tanjung Kelurahan Karaton seluas enam hektar  milik ahli waris  Salim Albakar yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung

Dinilai berpotensi terjadinya upaya perlawanan dari ratusan penghuni tanah pasca Ketua PN Luwuk menetapkan pelaksanaan eksekusi Nomor: 02/Pen.Pdt.G/1996/PN.Luwuk tanggal 1 Juni 2016, kemudian ditindaklanjuti dengan surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi oleh Panitera PN Luwuk Nomor:W.21.U3/520/04.05/6/2016 tanggal 13 Juni 2016 untuk melaksanakan putusan (eksekusi) berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2351.K/Pdt/1997 tanggal 02 Juni 1999, terhadap lokasi tanah objek sengketa dengan lampiran daftar nama sebanyak 248 orang/pihak.

Menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta agar tidak terjadi gangguan Kamtibmas di wilayah ini, jajaran Polres Banggai melakukan sosialiasi kepada masyarakat secara rutin. Bahkan Rabu (10/8) Polsek Luwuk kembali menggelar pertemuan bersama masyarakat yang dihadiri oleh Camat Luwuk, Lurah Kelurahan Karaton yang digelar di Kantor Kelurahan Karaton yang juga bakal terkena eksekusi.

Pada kesempatan itu Kapolsek Luwuk AKP. Suwardi, S.Pd meminta agar masyarakat patuh terhadap hukum dengan mentaati apa yang telah menjadi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2351.K/Pdt/1997 tanggal 02 Juni 1999, terhadap lokasi tanah objek sengketa. Ia meminta agar masyarakat yang terkena eksekusi nantinya tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu Kamtibmas ataupun tindak pidana lainnya. Masyarakat yang ingin melakukan upaya hukum lainnya dipersilahkan menempuh jalur tersebut sebagaimana yang disyaratkan dalam undang-undang.

Persoalan yang bakal berdampak pada konflik tersebut saat ini menjadi perhatian serius Kapolres Banggai AKBP.Jamaluddin Farti, ia telah mewanti-wanti agar dalam kasus itu tidak ada pihak yang menjadi provokator guna mencari keuntungan pribadi. Jika nanti ada pihak yang menjadi provokator dalam kasus itu maka pihaknya akan secara tegas menindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku dinegara ini. (HPB)

 

Komentar

BERITA TERKINI


Masukkan Email Anda Untuk Berlangganan