NEW EDITION
    Voice of East Sulawesi

Reportase

Pemilik tolak tegas perintah Lurah bersihkan puing-puing pembongkaran

Sabtu, 16 /07/ 2016 06:19:08 8014 Pembaca  


LUWUK-  Pemilik lahan bersertifikat Yop Pok Sin dan 18 Pemilik Bangunan Kafe di KM 5 Luwuk Banggai Sulawesi Tengah, terus menggugat Lurah Maahas, Andi Rustam Petasiri. Upaya mencari keadilan akan terus dilakukannya, hal itu dikatakan Ramli sebagai kordinator juga saksi pembongkaran 24 bangunan dimalam hari tersebut.

"‎Kami tak akan mundur ketika tempat usaha kami di obrak abrik hingga hancur, sangat disayangkan tak ada satupun yang bisa kami ambil dari puing puing bangunan itu,” ujar Ramli, Jumat (15/07/2016).

Menurutnya, belasan pemilik bangunan telah kehilangan tempat usaha pasca pembongkaran, padahal bangunan mereka tidak berdiri diatas lahan pemerintah daerah.

( BACA JUGA: Ary Fadly: Penggusuran Bangunan Kafe Km 5 Adalah Pembunuhan Ruang Ekonomi )

“Sekarang, pemilik lahan dan pemilik bangunan tetap menuntut keadilan sampai ketingkat apapun. Jika polres tidak merespon, kami akan berusaha ke Polda bahkan ke Mabes Polri di Jakarta,” ujar Ramli mengutip kesepakatan para pemilik.

Ramli menuding, penggusuran yang dilakukan pemerintah setempat sebagai upaya pencitraan. Sebab, seluruh kawasan penggusuran dibiarkan begitu saja setelah itu korban penggusuran kembali diminta membersihkan puing puing bangunan.

"Awalnya bangunan kami di rombak, sekarang lurah memerintahkan kami agar segera membersihkan tempat tersebut. Ini kan lucu yang bongkar siapa yang bersihkan kita," terangnya.

Adapun, surat perintah pembersihan dikeluarkan Lurah Maahas, pada 11 Juli 2016 dengan nomor : 300/718/Trantib.

Tapi perintah itu oleh pemilik lahan dan pemilik bangunan ditolak dengan tegas.

Pasalnya, puing puing bangunan masih menjadi alat bukti sekalipun belum pula dipasang garis polisi. Dan hal itu dituangkan dalam surat penolakan atas perintah pembersihan.

Dalam surat penolakan itu dijelaskan dalam beberapa poin, secara garis besar dintaranya;

Bahwa pemilikan tanah masih berlangsung sampai saat ini, hal mana pemerintah kabupaten Banggai belum melakukan ganti rugi atas tanah yang rencananya akan di jadikan kawasan wisata pantai (Jalur Hijau).

Tindakan pembongkaran telah masuk dalam ranah hukum, sehingga Lurah Maahas mesti menghargai upaya hukum yang tengah berlangsung. Hal itu tertuang dalam laporan polisi, nomor : LP/315/VI/2016/Sulteng/Res Banggai. Tertanggal 23 Juni 2016.

Bahwa karena lokasi bongkaran kafe serta tindak pengerusakan adalah ditempatkan sebagai barang bukti atas tindak pidana sebagaimana dilaporkan, maka pembersihannya harus dikoordinasikan dengan pihak penyidik Kepolisian Resor Banggai.

Masih dalam surat penolakan, pembersihan tidak akan dilakukan, agar tidak terjadi tindak pidana ikutan lainnya, seperti ; penghilangan barang bukti maupun pencurian.

Menanggapi surat penolakan pembersihan, aktifis hukum kabupaten Banggai, Ary Fadly atau dikenal dengan Fadly Aktor membenarkan hal itu, bahkan ia menyebut ada pelanggaran Ham dalam kegiatan pembongkaran tersebut.

“Pelanggaran Ham Itu jelas terjadi lho, jangan main main dengan hak rakyat,” ujarnya.

Ab/SF

 

Komentar

BERITA TERKINI


Masukkan Email Anda Untuk Berlangganan