NEW EDITION
    Voice of East Sulawesi

Metro Sulawesi

Pemprov Sebut Pemkot Palu Bertanggungjawab Soal Reklamasi

Jum'at, 15 /04/ 2016 13:52:34 5851 Pembaca  

Reklamasi Teluk Palu tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga menghilangkan mata pencaharian para petambak garam. Foto: Syarifah Latowa/mongabay.com
Reklamasi Teluk Palu tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga menghilangkan mata pencaharian para petambak garam. Foto: Syarifah Latowa/mongabay.com

TRANSS,Palu - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyebutkan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu yang paling bertanggungjawab atas pelaksanaan reklamasi Pantai Talise. 

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Sulteng Ridwan Mumu melalui siaran persnya, Kamis, menekankan bahwa rekomendasi Gubernur Sulteng harus dibaca secara utuh dan jangan hanya setengah saja.

Kata dia, Gubernur Sulteng memberikan rekomendasi tersebut dalam poin akhir ditegaskan bahwa pelaksanaan reklamasi dapat dilakukan, sepanjang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Artinya kalau pelaksanaan reklamasi belum sesuai dengan ketentuan, jangan dilaksanakan atau dilakukan. Selanjutnya Pemerintah Kota Palu yang memberikan ijin yang paling bertanggungjawab," ujarnya.

Lebih lanjut kata Ridwan Pemprov sudah meminta Pemkot Palu agar menghentikan sementara proses reklamasi. Itu dilakukan sebagai respon terhadap surat Mendagri Cq. Dirjen Bina Bangda. 

Selain itu, Pemprov dan Pemkot sudah melakukan rapat untuk menyepakati penghentian pelaksanaan reklamasi.

"Rapat itu dihadiri walikota dan wakil gubernur," ungkapnya.

Ia mengatakan Gubernur Sulteng, Longki Djanggola tidak alergi untuk dikritik, sepanjang kritikan yang disampaikan masuk akal, sehat dan obyektif. Ia berharap sebelum menyampaikan saran dan pendapat, agar dipahami secara utuh dulu.

Sebelumnya mantan Wali Kota Palu, Rusdy Mastura menyatakan reklamasi Teluk Palu, telah melalui beberapa tahapan, salah satunya adalah terbitnya surat rekomendasi dari gubernur dan Pimpinan DPRD Provinsi Sulteng.

Menurut dia, reklamasi bukan "penyakit" yang harus dicegah dengan berbagai pendapat dan sikap yang berlebihan. Karena pemberian izin reklamasi itu, tidak serta merta diberikan Pemerintah Kota (Pemkot) kepada pihak perusahaan.

Data yang dihimpun, surat rekomendasi itu beromor: 503/52/RO.ADMEKON, tertanggal 25 Oktober 2015 yang diberikan Gubernur Sulteng kepada PT Yauri Property Investama.

Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa Pemprov Sulteng mendukung rencana PT Yauri Property Investama, untuk mengelola wilayah pesisir Pantai Talise, dalam rangka meningkatkan manfaat dan nilai tambah dari aspek teknis, lingkungan dan sosial ekonomi dengan memenuhi segala persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

COPYRIGHT © ANTARA 2016

 

Komentar

BERITA TERKINI


Masukkan Email Anda Untuk Berlangganan