NEW EDITION
    Voice of East Sulawesi

Opini

Kejahatan Lingkungan di Daerah Ku, Dibungkam

Minggu, 20 /12/ 2015 21:02:57 49832 Pembaca  

Mangrove
Mangrove

CATATAN : Muhammad Aulia Rahim Al Kadri

Pemerintah telah mengeluarkan UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian digantikan dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU ini adalah peraturan materil yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup sekaligus memberi perlindungan hukum bagi masyarakat agar bisa hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat. UU No. 32 ini mewajibkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, memberikan perlindungan hukum, dan melakukan pengawasan terhadap pertanggung jawaban perusahaan/pengusaha yang melakukan kegiatan usaha berkaitan dengan lingkungan.

Kota luwuk ibu kota Kabupaten Banggai memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah baik berupa hasil laut, aneka hasil bumi, pertambangan dan gas. Melihat potensi sumber daya alam yang melimpah luwuk menjadi sasaran bagi para investor lokal maupun asing, Maka bukan tidak mungkin proyek-proyek yang dilakukan dalam hal mengeksploitasi kekayaan alam di daerah ini bisa berdampak buruk terhadap lingkungan. Kekhawatiran akan terjadinya kerusakan lingkungan di Kabupaten Banggai tidak dapat terhindarkan diantaranya terdapat beberapa kasus pengrusakan lingkungan antara lain, pengrusakan ekosistem hutan mangrove di sinorang kecamatan batui untuk kepentingan investor membuka lahan infrastruktur,  kerusakan hutan mangrove yang menjadi habitat bagi plankton dan ikan berbagai jenis bisa mengganggu keseimbangan ekosistem dan juga mengakibatkan abrasi pantai. Limbah pabrik yang langsung dibuang tanpa melaluli proses pemilahan dan pengolahan.

Selain itu, alih fungsi wilayah hutan konservasi di kawasan Suaka Margasatwa Bakiriang. Lalu penyerobotan Cagar Alam Pati-pati. Bila dicermati saat ini pengelolaan hutan lindung di kabupaten banggai belum terorganisir dengan baik. Hal ini disebabkan karena belum adanya peraturan daerah (perda) yang mengatur pengelolaan hutan lindung sebagai bentuk tindak lanjut dari otonomi daerah ataukah pemerintah daerah dan penegak hukum sengaja membungkam kasus-kasus kejahatan lingkungan serta tunduk dan patuh kepada pemodal?  Tentu saja, kondisi ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 dan PP Nomor 6 tahun 2007. Di tingkat pemerintahan daerah kabupaten banggai, konsep kesatuan pengelolaan hutan lindung masih sebatas wacana. Pengelolaan hutan lindung belum menjadi prioritas bagi pemerintah daerah karena ada unsur kepentingan pribadi, akibatnya tingkat kerusakan hutan lindung sangat tinggi karena dikonversi menjadi peruntukan daya guna lahan kelapa sawit dan lainnya. Akibatnya daerah yang menjadi lokasi penggusuran hutan menjadi rawan banjir, longsor dan habitat-habitat suaka margasatwa menjadi hancur dan punah!

Dan masih banyak perusahaan industri yang belum memenuhi UU No.5 Tahun 1984 tentang perindustrian antara lain memuat ketentuan-ketentuan tentang pembinaan, pengembangan industry dan upaya-upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan, pasal 21 UU No.5 Tahun 1984 itu mewajibkan setiap perusahaan industry untuk melaksankan upaya pencegahan dan pengendalian lingkungkan. Namun karna keterbatasan penulis yang sedang melanjutkan pendidikan di Fakultas Teknik Program studi Teknik Lingkungan Universitas Hasanuddin, penulis menyadari belum dapat sepenuhnya melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk melihat kondisi lingkungan daerah tercinta Kabupaten Banggai yang mulai rusak dan tercemar oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.

Pembangunan daerah semakin ditingkatkan baik dari sektor industry, perkantoran, pemukiman, perhotelan dan rumah sakit. Dengan ditingkatkannya pembangunan daerah maka sumber limbah pencemaran air, tanah dan udara semakin besar. Investor local maupun asing mulai membangun proyek-proyek industri tanpa memperhatikan kerusakan lingkungan dan kesejahteraan rakyat, pemerintahpun seolah-olah menutup mata tanpa mencarikan win-win solution dikarenakan kepentingan pendapatan asli daerah (PAD) dan pengembangan wilayah. Rakyat menuntut keadilan, penegakkan hukum harus lebih tegas, akan tetapi kenyataannya rakyatlah yang dipenjarakan, pemodal berkeliaran di luar dan terus melanjutkan pengrusakan lingkungan, dimana sebenarnya peran pemerintah daerah dan penegak hukum? Haruskah kejahatan lingkungan dibungkam demi kepentingan pribadi dan pendapatan hasil daerah? Penulis menekankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai kiranya bisa mengambil langkah lebih tegas dalam menegakkan hukum lingkungan dengan sedail-adilnya tanpa memandang siapa pemodal/pengusaha tersebut demi terciptanya lingkungan yang lestari dan kesejahteraan rakyat kabupaten banggai! Penulis juga mengajak kepada masyarakat kabupaten banggai khususnya para pemuda/i kiranya berperan aktif terhadap pelestarian lingkungan. Bumi memiliki kulit dan kulit yang memiliki penyakit, salah satu penyakit yang disebut sebagian manusia perusak alam, dengan merusak alam sekitar berarti kita juga merusak diri sendiri, karena manusia adalah bagian dari alam. SALAM LESTARI!!!

“ Suatu bangsa yang menghancurkan tanahnya sendiri berarti menghancurkan dirinya sendiri. Hutan adalah paru-paru negeri kita, memurnikan udara dan memberikan kekuatan menyegarkan kepada rakyat kita “

— Franklin Roosevelt

(Penulis masih tercatat sebagai Mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Hasanuddin Makassar)

 

 

Komentar

BERITA TERKINI


Masukkan Email Anda Untuk Berlangganan